• Header7
  • header1
  • header 4

SOSIALISASI BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

Kamis,25 April 2019 Pkl.09.30 WIT Bertempat di Aula Korem 181/PVT Kementrian Pertahanan Republik Indonesia bekerja Sama dengan Korem 181/PVT melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI Dalam Penanganan Konflik Sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 13 Tahun 2016.
Dihadiri oleh
1. Kol Inf Edy Santoso ( Kasubdit Rah Komput Ditrah Ditjen Strahan Kemhan )

2. Kolonel Inf Luhut B. Sidabariba (Kasiter Korem 181/PVT).

3. Kolonel Inf. Eka Wahyudin ( Kasi Ren Korem 181/PVT ).

4. Kolonel Inf Arifin Simanjuntak (Kasiopsrem 171/PVT).

5. Letkol Inf Rosyani Syahputra S.Sos, M.Han (Kasi OMP dan MPP Subdit Rah Komput Ditrah Ditjen Strahan Kemhan)

6. Letkol Inf. Doddy Yudha, S.I.P, M.Tr (Han) (Danyonif RK 762/VYS ).

7. Letkol CPM Noer Hadi, SH (Dandenpomad XVIII/1 Sorong)

8. Letkol Cpl Atok M ( Dandenpal XVIII/1).

9. Letkol Caj Selvi Rumbrawer (Kaajen Rem 181/PVT).

10. Letkol Laut (P) Deni Indra (Sops Armada III)

11. Mayor Mar Wachit H (Ops Pasmar 3).

12. AKP Tegai (Waka Ops Polresta Sorong).

13. Bpk. Tamrin Tajuddin ( Staf Ahli Walikota Sorong)

14. Bpk. Ketut (Tokoh agama Hindu).

15. Perwakilan FKPPI.

16.  H.S Dimara ( Kesbangpol Kota Sorong)
Tokoh pemuda,Tokoh Masyarakat dan di ikuti sebanyak 125 Orang.

Bangsa Indonesia memiliki keaneka-ragaman suku. agama, ras, dan budaya yang merupakan suatu kekayaan bangsa yang patut disyukuri. Apabila keanekaragaman tersebut dikelola dengan baik tentu akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. namun bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik sosial yang dapat mempengaruhi bagi keutuhan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Keanekaragaman juga berpotensi memuncul kan benih-benih disintegrasi bangsa. Terlebih jika terjadi ketimpangan dalam pembangunan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, ekonomi dan dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. terjadi di daerah, yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah dan memerlukan bantuan TNI untuk membantu menanganinya. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah dan pemerintah.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial. Peraturan tersebut bertujuan untuk dapat melindung dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lebih optimal secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan pasca konflik, pengerahan kekuatan TNI, mekanisme permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI, Mekanisme pengerahan kekuatan TNI, pendanaan, dan monitoring serta evaluasi.

peraturan ini sangat penting untuk disosialisasikan kepada seluruh pemangku keamanan di daerah, agar potensi konflik dapat diredam sedini mungkin dengan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat permasalahan yang terjadi di daerah yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Pada kesempatan sosialisasi ini Tim akan menjelaskan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial. Sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial, khususnya penjelasan mengenai

bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Diharap setelah mengikuti sosialiasi ini, pengetahuan dan pemahaman para peserta sosialisasi dan pejabat penyelenggara pemerintah di daerah dalam penanganan konflik sosial dapat lebih memahami fungsi bantuan TNI terhadap pemerintah daerah.

 

Info Khusus Parajurit

Login Form